Jurnal Realitas Hukum (JRH) merupakan jurnal ilmiah yang menyajikan artikel-artikel hasil penelitian, kajian konseptual, dan analisis kritis di bidang hukum. Jurnal ini bertujuan untuk merefleksikan dinamika hukum dalam praktik, kebijakan, dan teori, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan pendekatan interdisipliner, jurnal ini menjadi ruang dialog akademik yang mendorong pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan peran hukum dalam menjawab tantangan masyarakat modern.
Eksistensi dan Manfaat Teori Hukum dalam Sistem Ilmu Hukum: Analisis Kedudukan, Ruang Lingkup, dan Peran Metodologis
Teori hukum merupakan salah satu lapisan penting dalam struktur ilmu hukum yang menempati posisi “peran tengah” antara Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Dogmatik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, ruang lingkup, serta manfaat mempelajari teori hukum dalam pengembangan ilmu hukum, baik secara teoretis maupun praktis. Dengan merujuk pada pemikiran para ahli seperti Jan Gijssels, Mark van Hoecke, J.J.H. Bruggink, B. Arief Sidharta, dan Sudikno Mertokusumo, kajian ini menegaskan bahwa teori hukum memiliki karakter interdisipliner dan berfungsi menjembatani refleksi filosofis yang abstrak dengan analisis normatif-dogmatis terhadap hukum positif. Teori hukum tidak hanya mengkaji konsep, asas, dan sistem hukum, tetapi juga hubungan antara hukum dan logika, serta metodologi pembentukan dan penemuan hukum. Dalam konteks metodologis, teori hukum menggunakan pendekatan kritis-argumentatif untuk memahami gejala hukum secara konseptual dan praktis. Manfaat mempelajari teori hukum terletak pada kemampuannya memperdalam pemahaman yuridis, membangun argumentasi hukum yang sistematis, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah hukum dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, teori hukum memiliki posisi strategis dalam pendidikan tinggi hukum, khususnya pada tingkat pascasarjana, karena berperan dalam memperluas wawasan, memperkuat landasan metodologis, dan meningkatkan kualitas analisis hukum secara komprehensif.
Teori Hukum; Filsafat Hukum; Ilmu Hukum Dogmatik; Jurisprudence; Legal Theory; Metodologi Hukum; Analisis Konseptual; Argumentasi Hukum; Sistem Hukum; Pemecahan Masalah Hukum.
Copyright (c) 2026 Jurnal Realitas Hukum
IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF DI BALIK TIRAI NEGARA HUKUM INDONESIA
Teori Hukum Progresif, adalah teori hukum mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Melalui analisis terhadap berbagai kasus dan kebijakan hukum di Indonesia, artikel ini berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum progresif dapat menjadi landasan bagi pembaruan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sumber data dari kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori hukum progresif menawarkan pendekatan yang dinamis dan responsif dalam menanggapi perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, teori ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas hukum untuk mewujudkan keadilan substantif.
Teori Hukum Progresif , Konsep Negara, Hukum Indonesia
RELEVANSI MAZHAB SEJARAH HUKUM DALAM PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DI ERA DIGITAL
Mazhab sejarah hukum (historical school of jurisprudence) adalah aliran filsafat hukum yang meyakini bahwa hukum tidak dibuat secara sengaja, melainkan tumbuh secara alami dari kesadaran masyarakat. Penelitian ini menganalisis esensi pemikiran Friedrich Carl von Savigny dan Henry Maine serta relevansinya dalam hukum positif dan hukum online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sebagai fenomena sosial yang hidup harus dipahami melalui lensa sejarah dan kebudayaan, termasuk kebudayaan digital, agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi sosiologis yang kuat.
Mazhab Sejarah, Volksgeist, Hukum Digital, Friedrich Carl von Savigny.
TANTANGAN HUKUM DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA
Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya deepfake, telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan digital masyarakat. Teknologi ini mampu menghasilkan manipulasi audio dan visual yang sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Meskipun memiliki manfaat dalam industri kreatif dan komunikasi, penyalahgunaan deepfake menimbulkan ancaman serius terhadap privasi, keamanan, serta kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake di dunia maya serta mengkaji pengaturan hukum di Indonesia dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake telah disalahgunakan dalam berbagai bentuk seperti penipuan digital, iklan palsu, pencurian identitas, dan penyebaran disinformasi. Regulasi di Indonesia seperti Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum secara eksplisit mengatur deepfake. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi khusus, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengembangan teknologi deteksi deepfake untuk meminimalisir dampak negatifnya.
Deepfake, Kecerdasan Buatan, Kejahatan Siber, Tantangan Hukum
ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PENEGAKAN PASAL FITNAH, PENYEBARAN HOAKS, DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM KUHP BARU DI MEDIA SOSIAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana fitnah, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dengan menggunakan perspektif hukum progresif. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya fenomena “no viral, no justice” dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yang menunjukkan adanya ketergantungan aparat penegak hukum terhadap tekanan opini publik di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan fenomena empiris yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah mengatur secara lebih komprehensif mengenai delik fitnah, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian, praktik penegakan hukum masih menghadapi tantangan serius akibat pengaruh viralitas di media sosial. Fenomena ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran asas praduga tak bersalah, serta diskriminasi dalam penanganan perkara. Dari perspektif hukum progresif, penegakan hukum seharusnya berorientasi pada keadilan substantif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan publik semata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas aparat penegak hukum serta mekanisme pengawasan yang efektif agar penegakan hukum dapat berjalan secara objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
hukum progresif, KUHP baru, fitnah, hoaks, ujaran kebencian
KAJIAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI INDONESIA: ANALISIS IMPLEMENTASI UU ITE DAN TANTANGAN DALAM PRAKTIK
kejahatan siber yang semakin kompleks di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan hukum tindak pidana cybercrime dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan yuridis melalui UU ITE dan regulasi terkait yang melibatkan koordinasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Namun implementasi penegakan hukum menghadapi hambatan berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami aspek teknis teknologi informasi, kompleksitas pembuktian forensik digital, permasalahan yurisdiksi lintas negara, serta minimnya infrastruktur dan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum cybercrime memerlukan pendekatan holistik melalui peningkatan kapasitas aparat, investasi infrastruktur teknologi, penguatan kerjasama internasional, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dengan dukungan komitmen politik dan anggaran memadai dari pemerintah.
Cybercrime, Forensik Digital, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, UU ITE
DEPONERING: ANALISIS WEWENANG JAKSA AGUNG DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Deponering merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan suatu perkara demi kepentingan umum. Kewenangan ini memiliki dasar hukum utama pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dan termasuk jenis diskresi penuntutan yang bersifat luar biasa (extraordinary prosecutorial discretion). Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas secara ketat, keberadaan deponering menimbulkan dialektika konseptual antara tuntutan kepastian hukum dengan kebutuhan fleksibilitas kebijakan penegakan hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis landasan normatif deponering, termasuk sejarah kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta membandingkannya dengan prinsip oportunitas pada beberapa yurisdiksi lain. Selain itu, artikel mengkaji konstruksi teoritis penuntutan yang relevan, seperti teori diskresi, asas oportunitas, public interest test, dan prinsip prosecutorial accountability. Kajian ini juga membahas mekanisme pengambilan keputusan deponering, mulai dari proses kajian internal Kejaksaan, kriteria hukum dan sosiologis yang harus dipenuhi, hingga interpretasi konseptual terhadap frasa “kepentingan umum” yang selama ini menjadi elemen krusial namun multitafsir. Melalui analisis terhadap sejumlah studi kasus, seperti kasus "Cicak vs Buaya" (2010) dan kasus Pimpinan KPK Jilid II (2016), artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan deponering kerap menjadi titik sensitif dalam dinamika hubungan antara hukum, politik, dan kepentingan publik. Kontroversi yang muncul terutama berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kewenangan, minimnya transparansi, serta belum tersedianya parameter baku yang dapat dijadikan standar objektif dalam menetapkan kepentingan umum. Hasil kajian ini menegaskan perlunya kerangka akuntabilitas yang lebih kuat, pedoman yang lebih jelas, dan mekanisme pengawasan yang efektif agar penggunaan deponering tetap berada dalam koridor rule of law. Penelitian ini menyimpulkan bahwa deponering tetap merupakan instrumen penting dalam politik hukum pidana nasional, terutama dalam situasi di mana penuntutan justru berpotensi mengancam ketertiban umum atau stabilitas negara. Namun demikian, keseimbangan antara kewenangan diskresi dan prinsip legalitas harus terus dijaga melalui penguatan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Deponering, Jaksa Agung, asas oportunitas, diskresi penuntutan, kepentingan umum, politik hukum pidana
Muhammad Raihan Firdaus Muhammad Raihan Firdaus
ANALISIS YURIDIS TERMS AND CONDITION PLATFORM TIKTOK TERHADAP PILIHAN HUKUM, PILIHAN FORUM, KLAUSUL BAKU EKSONERASI, DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
Platform TikTok membentuk hubungan hukum kontraktual melalui Terms and Conditions yang bersifat sepihak. Pengguna menyetujui perjanjian baku tanpa ruang negosiasi sejak tahap pendaftaran akun. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara platform dan pengguna individual. Penelitian ini mengkaji implikasi pilihan hukum (choice of law), pilihan forum penyelesaian sengketa (choice of forum), klausul baku eksonerasi, dan perlindungan data pribadi berasarkan Undang-Undang. Pengguna berpotensi kehilangan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum nasional yang efektif. Penelitian bertujuan menilai kesesuaian ketentuan layanan TikTok dengan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap regulasi dan literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan klausul pilihan hukum dan pilihan forum menguntungkan pihak platform secara dominan. Klausul baku eksonerasi TikTok berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam hukum nasional. Lisensi konten pengguna memberikan kewenangan berlebihan kepada platform tanpa kompensasi yang seimbang. Pemrosesan data pribadi belum sepenuhnya memenuhi prinsip persetujuan yang bebas dan spesifik.
Platform TikTok, Pilihan Hukum, Pilihan Forum, Klausul Baku Eksonerasi, Perlindungan Data Pribadi
PLATFORM E-COMMERCER SHOPEE (Choice Of Law, Choice Of Forum, Klausal Baku Eksenorasi, Perlindungan Data Sesuai UU Perlindungan Data Pribadi)
Penelitian hukum ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai transasksi pada platform E-Commercer Shopee yang saat ini penting diketahui. E-Commercer Shopee merupakan salah satu pilihan masyarakat di Indonesia, kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi digital jangkauan yang mudah diakses diberbagai wilayah. Penelitian ini berfokus regulasi dan perlindungan data pribadi terhadap pengguna E-Commercer Shopee. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisa pokok permasalahan dalam kaitannya dengan reguasi dan perlindungan hukum pada pengguna E-Commercer Shopee di Indonesia. Penelitian hukum ini menelaah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan serta mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian ini menyoroti tantangan hukum yang dihadapi Indonesia dalam perlindungan data E-Commercer Shopee, dengan memehami aspek hukum yang digunakan atau payung hukum E-Commercer Shopee. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum di Indonesia, mengatur pentingnya perlindungan, kepastian hukum dan regulasi data pribadi pengguna E-Commercer.
E-Commercer Shopee, Enkripsi Data, Perlindungan Data pribadi
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU ABORSI TIDAK AMAN AKIBAT PERGAULAN BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Aborsi tidak aman akibat pergaulan bebas masih menjadi persoalan serius dalam hukum pidana Indonesia. Permasalahan ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak hidup janin sebagai bagian dari anak dan perlindungan terhadap pelaku, khususnya ketika pelaku adalah anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan larangan aborsi kecuali dalam keadaan darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan janin sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi tidak aman akibat pergaulan bebas serta mengkaji kendala dalam penegakan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN Gst dan Putusan No. 178/Pid.Sus/2023/PN Grt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana masih didominasi oleh pendekatan represif sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak, tanpa memperhatikan secara optimal aspek sosiologis dan psikologis pelaku. Sementara itu, pengecualian yang diatur dalam UU Kesehatan sangat terbatas sehingga aborsi karena faktor pergaulan bebas tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi serta penerapan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak agar hukum dapat ditegakkan secara adil, proporsional, dan manusiawi.
Aborsi tidak aman, Sanksi Pidana, Hukum Pidana.
ENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara kritis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual, berfokus pada analisis putusan pengadilan dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Latar belakang masalah ini adalah maraknya kasus perdagangan anak yang memanfaatkan media daring, serta adanya indikasi inkonsistensi putusan yang berpotensi mereduksi semangat perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 4/Pid/2021/PT Mnd dan Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl. Analisis diperkuat dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (struktur, substansi, dan budaya hukum) serta perspektif viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara substansi hukum (interpretasi modus operandi digital) telah mampu menjangkau kejahatan modern, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh masalah struktural. Ditemukan adanya inkonsistensi signifikan dalam penjatuhan hukuman di tingkat peradilan pertama (sebelum upaya banding), yang mencerminkan belum maksimalnya implementasi prinsip best interests of the child. Di sisi viktimologi, penegakan hukum belum secara optimal memastikan pemenuhan hak-hak anak korban, khususnya dalam aspek pemulihan psikososial. Diperlukan harmonisasi dalam sistem peradilan dan peningkatan sensitivitas aparat hukum untuk mencapai sistem perlindungan anak yang komprehensif, di mana hukuman yang adil harus sejalan dengan pemulihan maksimal bagi korban anak.
Perdagangan Anak, Eksploitasi Seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Viktimologi
IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN RESOR CIMAHI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN BULLYING OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Latar belakang penelitian ini berawal dari maraknya kasus bullying di kalangan pelajar yang berdampak serius, seperti trauma psikis, luka fisik, hingga kematian, sehingga menuntut fungsi unit untuk memberi perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Bullying sebagai tindak pidana merusak pendidikan dan mengancam masa depan generasi muda, sehingga penanggulangannya sangat penting bagi semua pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi dalam menanggulangi bullying oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindakan bullying di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (peraturan, buku, jurnal, artikel) serta wawancara dengan petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berperan langsung di lapangan. Hasil penelitian bahwa implementasi fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi tiga aspek, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Aspek preventif dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi hukum, patroli siber, dan kerja sama dengan sekolah. Aspek represif diwujudkan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penegakan hukum, dan penerapan diversi terhadap pelaku anak. Sedangkan aspek rehabilitatif mencakup pendampingan psikologis, mediasi antara korban dan pelaku, serta rujukan ke lembaga layanan profesional. Kepolisian Resor Cimahi telah melaksanakan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, meski implementasi aspek preventif dan rehabilitatif masih perlu diperkuat melalui peningkatan program, koordinasi, dan fasilitas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana ramah anak, serta sinergi lintas lembaga sangat diperlukan agar tujuan perlindungan anak tercapai menyeluruh dan berkelanjutan.
Implementasi, PPA, Bullying, Polres Cimahi.
HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI HUBUNGKAN DENGAN INPRES NO 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM
Penentuan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menuntut keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan sosial. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, hak asuh anak yang belum mumayyiz umumnya diberikan kepada ibu. Namun, beberapa putusan pengadilan menetapkan hak asuh kepada ayah dengan alasan tertentu. Penelitian ini menganalisis dasar yuridis penetapan hak asuh kepada ayah melalui studi Putusan No. 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS. Hasil menunjukkan bahwa dalam perkara PA.Tnk, penetapan kepada ayah didasarkan pada bukti kuat ketidaklayakan ibu, sedangkan dalam PA.JS pertimbangan bersifat subjektif dan kurang didukung bukti. Perbedaan ini menegaskan fleksibilitas penerapan hukum serta pentingnya keseimbangan antara norma hukum dan perlindungan anak demi kepentingan terbaik anak.
Hak asuh anak, hadhanah, perceraian, Kompilasi Hukum Islam, analisis yuridis, peradilan agama.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK AKIBAT KESALAHAN DATA KOORDINAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan statuta dan konseptual, memanfaatkan sumber primer berupa UU ITE, Peraturan Pemerintah terkait pertanahan elektronik, dan dokumen BPN, serta sumber sekunder dari buku dan jurnal hukum terbaru. Analisis difokuskan pada aspek kekuatan hukum sertifikat elektronik, mekanisme koreksi data koordinat, serta perlindungan hukum dan tanggung jawab lembaga penyelenggara sistem pertanahan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagai dokumen elektronik, sehingga pemilik memiliki hak untuk meminta koreksi data koordinat dan menuntut ganti rugi apabila terjadi kerugian. Kesalahan koordinat dapat menimbulkan sengketa hukum dan menghambat transaksi tanah. BPN dan PsrE memiliki tanggung jawab administratif, teknis, dan hukum untuk memastikan akurasi data dan menyediakan mekanisme perbaikan. UU ITE No. 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemilik sertifikat untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk koreksi data dan ganti rugi. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar BPN dan PsrE meningkatkan akurasi data melalui teknologi pemetaan modern, melakukan audit berkala, dan menyediakan mekanisme koreksi serta mediasi elektronik. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pemilik sertifikat elektronik perlu ditingkatkan untuk mencegah sengketa akibat kesalahan koordinat.
Sertifikat Elektronik; Kekuatan Hukum; Kesalahan Koordinat; Perlindungan Hukum; UU ITE; Pertanahan Elektronik; Badan Pertanahan Nasional; Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).
ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Putusan Nomor: 751/Pid.B/2022/PN.Jmr)
Tindak pidana yang menyerang atau merugikan tubuh dikenal sebagai penganiayaan. Dari beragam jenis tindak pidana, penganiayaan termasuk salah satu yang paling sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang objeknya ditujukan terhadap tubuh manusia, yang pengaturannya tercantum dalam Buku Kedua Bab XX Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Salah satu contohnya adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Widyanto. Visum et repertum pada kasus ini dalam kesimpulannya menyatakan luka ringan, namun Hakim memutus perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor: 751/Pid.B/2022/PN. Jmr ? Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terpidana dalam putusan nomor: 751/Pid.B/2022/PN. Jmr ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh dari putusan terkait. Analisis dilakukan dengan melihat apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Widyanto merupakan penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Hakim memutus Terdakwa dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat, namun tindakan Terdakwa tidak terbukti karena hal ini sebagaimana fakta dalam persidangan, menurut hasil visum et repertum luka yang diderita korban merupakan luka ringan. Tidak hanya itu, Hakim dalam kasus ini tidak menjelaskan kenapa luka luka tersebut merupakan kategori luka berat, namun Hakim berdasarkan pertimbangan dan keyakinannya menyatakan luka yang diderita korban merupakan kategori luka berat. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana adalah upaya hukum luar biasa melalui upaya hukum peninjauan Kembali, hal ini dikarenakan putusan nomor: 751/Pid.B/2022/PN. Jmr sudah berkekuatan hukum tetap.
Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Luka Berat
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR TERHADAP TINDAKAN PERSAMAAN MEREK DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Seiring meluasnya arus globalisasi, berdampak pada kemajuan ekonomi dalam bidang perdagangan barang ataupun jasa sehingga memungkinkan terjadinya persaingan antara para pelaku usaha. Merek memiliki peran sentral sebagai identitas hukum sekaligus simbol reputasi suatu produk, dan pembeda barang atau jasa di pasar. Permasalah ini menjadi kompleks ketika suatu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik (Bad Faith). Kasus sengketa antara merek Jack Daniel’s dan JACKSTAR, serta merek Buttonscarves dan Umamascarves menjadi contoh nyata yang diulas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi suatu merek dari tindakan persamaan merek. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan kepada bahan hukum primer. Spesifikasi penelitian ini yaitu, berdasarkan pada deskriptif analitis yang diperoleh dari data hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data secara sistematis dengan teknik studi dokumen yang mengumpulkan data tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian dan juga analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menganalisis data sekunder dari sudut pandang ilmu hukum untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kerangka hukum telah komprehensif meliputi pendaftaran, pemeriksaan substantif, masa pengumuman, dan opsi perpanjangan, efektivitas perlindungan masih terbatas oleh kendala prosedural, pembuktian bad faith, dan pelaksanaan putusan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kejelasan konstruksi gugatan, konsistensi penafsiran unsur persamaan pada pokoknya, serta ketegasan dalam menilai itikad tidak baik. Maka dari itu, diperlukan kehati-hatian para praktisi hukum dalam membedakan gugatan pembatalan dan pelanggaran merek, disertai penguatan peran DJKI melalui pemeriksaan substantif yang lebih ketat, serta penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung guna menyeimbangkan kepastian hukum prosedural dengan perlindungan substantif bagi pemilik merek beritikad baik.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG ATAS PENOLAKAN GANTI RUGI KLAIM ASURANSI
Penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami pertanggungjawaban perdata dalam perjanjian asuransi yang kerap menimbulkan sengketa ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Asuransi memiliki fungsi vital sebagai instrumen perlindungan hukum dan ekonomi yang memberikan jaminan terhadap risiko kerugian akibat peristiwa tidak pasti. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih sering terjadi wanprestasi oleh pihak penanggung yang menolak atau menunda pembayaran klaim kepada tertanggung dengan berbagai alasan administratif maupun interpretasi sepihak terhadap isi polis. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak tertanggung sebagai konsumen jasa asuransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian asuransi serta menjelaskan mekanisme ganti rugi yang dapat ditempuh oleh pihak tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan teori pertanggungjawaban perdata. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab hukum penanggung dalam memberikan perlindungan sesuai asas keadilan dan keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata dalam perjanjian asuransi timbul ketika penanggung lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan polis dan peraturan hukum positif. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaku usaha jasa asuransi wajib menjalankan kewajibannya secara transparan, jujur, dan sesuai perjanjian, karena wanprestasi tidak hanya menimbulkan tanggung jawab keperdataan tetapi juga dapat berdampak pada tanggung jawab administratif bahkan pidana.
Pertanggungjawaban Perdata, Asuransi, Ganti Rugi, Wanprestasi
PEMBATASAN HAK PEKERJA DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pekerjaan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi diri dan kontribusi sosial, sehingga perlindungan hak pekerja menjadi tanggung jawab negara. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya PHK sepihak, penyalahgunaan PKWT, serta penggunaan dalih efisiensi tanpa alasan yang sah, yang mencerminkan pembatasan hak pekerja baik dalam proses PHK maupun pemenuhan hak setelahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja bertujuan memberikan kepastian hukum terkait PKWT, alih daya, waktu kerja, dan PHK, tetapi penerapannya masih menyisakan berbagai persoalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pembatasan hak pekerja dalam PHK serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan haknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan antara das sollen dan das sein. Penelitian menelaah dua kasus, yaitu Bella Damaika di PT Citilink Indonesia dan Ludik Sitorus di PT Sriwijaya Air Group. Kasus Bella menunjukkan pelanggaran prosedur PHK karena perusahaan langsung menjatuhkan SP 2, SP 3, dan PHK tanpa SP 1 serta tanpa perundingan dengan serikat pekerja. Sementara itu, kasus Ludik menampilkan pembatasan hak berupa pemotongan gaji, mutasi sepihak, dan PHK tanpa upaya pencegahan. Kedua kasus ini menggambarkan lemahnya pelaksanaan perlindungan hak pekerja dan perlunya penegakan hukum ketenagakerjaan yang lebih efektif.
Pembatasan Hak Pekerja, PHK, PP 35/2021, Upaya Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA ATAS KELALAIAN PENGAWASAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini menegaskan adanya celah dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pengawasan yang semestinya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada orang tua yang lalai dalam mengawasi anaknya hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan, pandangan doktrin, serta studi kasus yang relevan. Fokus utama penelitian adalah menelaah ruang lingkup kewajiban orang tua menurut hukum perlindungan anak serta sanksi yang dapat dikenakan ketika terjadi kelalaian. Analisis dilakukan dari perspektif hukum pidana maupun perdata untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta pengawasan terhadap anak tidak hanya bersifat moral, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut, khususnya ketika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur, dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana dengan berlandaskan doktrin culpa in vigilando dan vicarious liability. Penerapan sanksi pidana terhadap orang tua dalam hal ini tidak hanya bersifat represif sebagai bentuk hukuman, tetapi juga preventif untuk mendorong peningkatan kewaspadaan dalam pengawasan anak. Dengan demikian, tanggung jawab pidana orang tua memiliki makna ganda.
Kelalaian Pengawasan, Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua, Perlindungan Anak, Culpa in Vigilando, Vicarious Liability.
PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERADILAN PIDANA MELALUI GANTI KERUGIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKATIAKN DENGAN KEADILAN
Tindak pidana penipuan yang semakin sering terjadi ini, kerap menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Maka dari itu, berdasarkan paparan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan masih cukup sering terjadi, baik penipuan secara langsung maupun penipuan berbasis elektronik. Terkait penerapan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal terjadinya penipuan juga hanya fokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan kerugian korban, yang mengakibatkan korban semakin merasa dirugikan. Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Sesuai metode pendekatan yang diterapkan maka data yang diperoleh dari data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut Bentuk perlindungan korban tindak pidana penipuan dalam memperoleh Ganti kerugian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan juga dapat diakomodir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban beserta peraturan-peraturan pelaksananya. Upaya pengembalian ganti rugi bagi korban melalui 3 (tiga) bentuk upaya pengembalian kerugian korban tersebut, mulai dari penggabungan perkara ganti rugi, gugatan balik secara perdata, dan permohonan restitusi dapat dinyatakan bahwa masing-masing upaya untuk pengembalian kerugian terhadap korban tersebut memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang tidak sama. Tiap tiap korban ataupun kelompok korban penipuan, mampu menempuh upaya untuk pengembalian ganti rugi.
Copyright (c) 2025 Jurnal Realitas Hukum
IMPLIKASI POLITIK HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL
Era digital telah membawa tantangan baru bagi perlindungan kebebasan berpendapat. Di Indonesia, politik hukum menunjukkan dinamika signifikan dalam merespons perkembangan teknologi informasi, terutama terkait regulasi aktivitas daring. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kebijakan hukum pemerintah dan ruang kebebasan berpendapat di internet. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui kajian pustaka mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hukum, studi ini menemukan bahwa politik hukum di Indonesia bersifat ambivalen. Di satu sisi, terdapat jaminan konstitusional dan internasional yang melindungi kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, regulasi seperti UU ITE justru menguatkan kontrol negara, sering kali berujung pada kriminalisasi dan pembatasan ekspresi. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan (gap) besar antara norma dan implementasi. Artikel ini memetakan kesenjangan tersebut dan merekomendasikan reorientasi politik hukum digital untuk memperkuat jaminan hak asasi manusia, memastikan kebebasan berpendapat tetap terlindungi di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA DAN UPAYA EKSEKUSI PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)
Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dalam hal penyelesaian gugatan, proses penyelesaian gugatan secara sederhana sudah dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang serta sistem peradilan yang berjenjang, dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi dari nilai gugatan itu sendiri. Mengatasi persoalan diatas diperlukan langkah atau prosedur yang tepat agar peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi terpenuhi dan juga tidak membuat semakin banyak perkara yang menumpuk untuk segera diselesaikan pula. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan penyelesaian gugatan sederhana (small claim court), selanjutnya disebut small claim court yaitu, prosedur penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan. Hasil penelitian Gugatan sederhana (small claim court) berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses keadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa perdata dengan nilai kecil. Namun, perlu adanya pemahaman yang baik mengenai batasan subjek perkara dan upaya hukum yang tersedia agar gugatan sederhana dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penerapan Perma ini juga menghadapi tantangan internal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu terus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Tidak dipungkiri acara gugatan sederhana ini memiliki kelebihan yakni dapat menjangkau lapisan masyarakat kecil sehingga dapat mengakses peradilan sederhana, cepat dan biaya murah karena dapat selesai tanpa adanya proses banding dan kasasi. Selain itu juga dapat mengurangi volume perkara yang ada di Mahkamah Agung. Namun acara ini juga memiliki kekurangan antara lain minimnya pengetahuan dan sosialisasinya kepada masyarakat luas. Proses persidangan gugatan sederhana juga mengenal adanya sita jaminan. Sita jaminan baru diatur secara eksplisit dalam Pasal 17A PERMA No. 4/2019. Secara teknis, Penggugat harus menyertakan permohonan sita dalam surat gugatan atau dapat diajukan pada saat berlangsungnya proses persidangan. Perma sebelumnya diketahui tidak mengatur secara eksplisit ketentuan sita jaminan, sedangkan Pasal 32 mengatur secara eksplisit bahwa “ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjangtidak diatur secara khusus dalam Peraturann Mahkamah Agung ini” berarti apabila dalam Peraturan Mahkamah Agung itu tidak terdapat pengaturan terkait sita jaminan, maka ketentuan HIR/RBg tentang penyitaan tetap berlaku. Dalam praktiknya, ada yang menganggap hakim tidak diperbolehkan meletakkan sita saat memeriksa gugatan sederhana, dikarenakan tidak relevan dengan waktu pemeriksaan yang singkat. Pada hakikatnya sita jaminan sebagai bentuk antisipasi terhadap perbuatan tergugat agar tidak mengalihkan kepemilikan hartanya sebelum perkara diputuskan, serta dikabulkannya sita jaminan tergantung pertimbangan hakim berdasarkan situasi dan urgensi perkaranya
Efektivitas, Gugatan Sederhana, Eksekusi.
KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut pedagang yang melakukan kegiatan komersial di jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukan bagi pejalan kaki. Penanganan atau penertiban pedagang kaki lima dapat didengar dan saksikan dari berita – berita di Media online, Televisi, Radio dan surat kabar hampir setiap hari. Namun sangat disayangkan dalam berita – berita itu pula dapat di dengar dan saksikan bahwa penanganan dan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan selama ini identik dengan kekerasan dan penggusuran secara paksa bahkan sering terjadi bentrok antara aparat dengan para pedagang kaki lima. Jika keberadaan pedagang kaki lima ini dapat di tata dengan baik, konsisten, dan efisien, keberadaan pedagang kaki lima justru akan menambah keindahan dan dapat menjadi lokal wisata serta kearifan lokal di tengah daerah perkotaan serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat kecil yang tidak mampu berproduksi. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan kebijakan dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima Kota Bandung dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan penegakan hukum terhadap Pedagang kaki lima Kota Bandung. Spesifikasi melalui pendekatan yuridisi normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan informasi dilapangan, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola kepatuahan Pedagang Kaki Lima pada zona merah dan kuning kurang patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. kebijakan dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Pemerintah Kota Bandung tetapi belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari beberapa unsur terkait. Berbagai solusi dan alternatif penyelesaian relokasi Pedagang Kaki Lima telah menemui titik temu yang memecahkan permasalahan.
Pedagang Kaki Lima (PKL), Penegakan Hukum.
ANALISIS POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG CIPTA KERJA SEBUAH KAJIAN ATAS DOMINASI IDEOLOGI PEMBANGUNAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS
Penelitian ini mengkaji pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai strategi pemerintah menghadapi stagnasi ekonomi dan rendahnya daya saing investasi melalui metode omnibus law untuk menyederhanakan regulasi dan menarik investasi. Namun, proses yang cepat dan elitis ini menimbulkan kritik karena minim transparansi, partisipasi publik, serta mengorbankan perlindungan buruh dan lingkungan, sehingga mencerminkan benturan antara ideologi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dengan prinsip negara hukum demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat menegaskan bahwa politik hukum yang menomorsatukan efisiensi tanpa prosedur demokratis berpotensi melemahkan legitimasi hukum dan tatanan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan sosio-legal, statute approach, konseptual, historis, dan politik untuk menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja dalam kerangka politik hukum pembangunan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, UU Cipta Kerja, UU P3, putusan MK, risalah rapat DPR), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil riset, opini akademik), serta bahan hukum tersier (berita dan siaran pers). Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi sistematis untuk menafsirkan norma dalam sistem hukum nasional dan interpretasi teleologis untuk memahami tupuna serta konteks sosial-politik pembentukannya secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja didorong oleh dominasi politik hukum eksekutif yang kuat dengan dukungan koalisi mayoritas di parlemen dan aliansi strategis kelompok bisnis, menghasilkan proses legislasi yang elitis dan minim partisipasi publik. Legislasi ini merefleksikan pertarungan ideologis antara pembangunan dan prinsip negara hukum demokratis, terlihat dari penggunaan fast-track legislation dan omnibus law yang menekankan efisiensi prosedural namun mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak sosial serta lingkungan. Model politik hukum semacam ini menciptakan preseden buruk bagi legislasi ke depan, melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi, serta menggeser karakter produk hukum nasional menuju konservatisme ortodoks yang menjauh dari tujuan hukum responsif dan keadilan sosial.
Undang-Undang Cipta Kerja, Politik Hukum, Omnibus Law.
PEMBAHARUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH SEBAGAI UPAYA PELAKSAAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi PHI menimbulkan masalah, baik kemampuan pengetahuan pekerja/buruh tentang hukum formil maupun hukum ketenagakerjaan materil, proses lama, dan substansi hukum belum memadai. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat terdiri dari banyak faktor adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, disamping itu juga mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak dengan efektif dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif, yaitu UU No. 2 Tahun 2004 dan untuk mengkaji asas asas peradilan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kelemahan, baik dari segi struktur hukum dan substansi dalam pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di peradilan Hubungan Industrial. Upaya untuk mengatasinya dengan pembaharuan di proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial, yakni dengan membentuk PHI di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota. Revisi UU No. 2 Tahun 2004 dan dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses beracara di Peradilan Hubungan Industrial.
Kepastian Hukum, Sengketa, Peradilan Hubungan Industrial.
DISPARITAS IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM REGULASI LINGKUNGAN INDONESIA
Prinsip pembangunan berkelanjutan telah diadopsi dalam berbagai regulasi lingkungan di Indonesia. Namun, terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam regulasi lingkungan Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada dua permasalahan hukum utama yaitu disharmoni regulasi lingkungan dan ketidakjelasan mekanisme operasionalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam instrumen izin lingkungan. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni regulasi terjadi antara UU sektoral dengan UUPPLH, seperti pada kasus kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera. Pemberian izin perkebunan pada kawasan gambut fungsi lindung menunjukkan ketidakselarasan antara UU Perkebunan dengan UUPPLH. Sementara itu, ketidakjelasan mekanisme operasionalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan terlihat pada kasus PT Freeport Indonesia yang beroperasi 30 tahun tanpa AMDAL. Kedua kasus tersebut mengkonfirmasi adanya gap signifikan antara regulasi dengan implementasinya yang berdampak pada rendahnya efektivitas perlindungan lingkungan di Indonesia.
Pembangunan Berkelanjutan, Disparitas Implementasi, Regulasi, Lingkungan, AMDAL.
TINJAUAN EFEKTIVITAS DAN IDEALITAS SISTEM PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, namun menghadapi tantangan seperti ketidakpatuhan legislatif terhadap putusannya, inkonsistensi putusan, dan belum optimalnya metode pengujian konstitusionalitas. Agar ideal, MK perlu menjalankan fungsi secara efektif, dengan pelaksanaan putusan yang ditaati, metode pengujian yang sesuai prinsip dasar negara, dan dukungan partisipasi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas dan idealitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan literatur hukum. Analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasilnya diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan potensi penguatan peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan menyeimbangkan kekuasaan negara. Meski telah menunjukkan efektivitas dalam menegakkan prinsip konstitusi dan melindungi hak warga, masih terdapat tantangan serius seperti lemahnya implementasi putusan, potensi intervensi politik, dan integritas hakim. Sistem peradilan MK telah mendekati ideal, namun penguatan berkelanjutan tetap diperlukan agar independensi, konsistensi, dan kualitas putusan benar-benar mencerminkan fungsi konstitusionalnya secara substansial.
Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas Undang-Undang, Sistem Peradilan Konstitusi
IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM DEMOKRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Pelaksanaan konstitusi dipercayakan kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus, di mana antar-lembaga tersebut terjalin relasi sinergis berdasarkan prinsip “checks and balances. Kehadiran MK mencerminkan komitmen reformasi terhadap pembangunan hukum dan peradilan yang berlandaskan konstitusi. Peran Krusial Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan dimana keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki signifikansi strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya sebagai garda penjaga konstitusionalitas dan penjamin suara rakyat. Melalui putusan-putusannya, MK memberikan solusi atas persoalan hukum yang dianggap inkonstitusional oleh masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh MK juga tidak sedikit. Isu independensi, tekanan politik, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi MK menjadi beberapa masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran dan fungsi MK dalam konteks ketatanegaraan Indonesia untuk memahami bagaimana lembaga ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data dan analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam hal konstitusi, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan terhadap permohonan pengujian norma. MK juga berperan dalam menjaga kesinambungan demokrasi. MK merupakan garda terdepan dalam menjaga konstitusi, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
SELF VICTIMIZING VICTIMS PENGGUNA NARKOTIKA DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI
Penyalahgunaan narkoba ditinjau dari viktimilogi mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar. Viktimologi menuntut agar pembuat kejahatan bertanggung jawab terhadap kerugian baik fisik, moral maupun nyawa korban, oleh karena itu dapat dijadikan dasar politik kriminal pada umumnya dan untuk memecahkan masalah ketidak seimbangan perhatian dan perlakuan terhadap korban, keluarganya dan pembuat pada khususnya. Penelitian ini hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang , tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika ditinjau dari viktimologi. Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebaba dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkotika.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MELALUI PASAR MODAL DIGITAL
Globalisasi dalam perkembangan teknologi di bidang ekonomi finansial telah mendorong transformasi signifikan dalam aktivitas pasar modal di Indonesia, termasuk penggunaan aplikasi saham online yang memudahkan transaksi dan memperluas akses investasi, bahkan bagi masyarakat unbankable. Pasar modal berperan penting sebagai sarana pendanaan dan investasi jangka panjang, sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal, namun munculnya praktik penipuan seperti investasi bodong menunjukkan masih adanya celah hukum yang perlu diperhatikan. Meskipun jual beli saham online belum diatur secara eksplisit, transaksi ini dapat merujuk pada UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE, oleh karena itu investor perlu dilindungi secara hukum menjadi hal mendesak untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam aktivitas investasi online di pasar modal