Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik (JTKKP) merupakan media ilmiah yang memuat hasil penelitian, kajian teoritis, maupun tinjauan kebijakan di bidang tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Jurnal ini bertujuan untuk mendorong pertukaran gagasan kritis dan konstruktif antara akademisi, praktisi, serta pengambil kebijakan mengenai isu-isu strategis dalam administrasi publik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan reformasi birokrasi. Dengan pendekatan multidisipliner, jurnal ini menjadi wadah pengembangan ilmu yang relevan dan aplikatif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
PENGARUH SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sosialisasi politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung terhadap pemilih pemula dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Umum tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaksana program serta pemilih pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan melalui tatap muka, media sosial, dan penyuluhan sekolah mampu meningkatkan pengetahuan pemilih pemula mengenai pentingnya partisipasi politik serta prosedur pemilihan, meskipun belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran. Partisipasi politik pemilih pemula terlihat meningkat seiring dengan intensitas dan kualitas informasi yang diberikan, terutama melalui metode tatap muka dan pemanfaatan media digital yang dinilai lebih menarik dan mudah dipahami. Penelitian menyimpulkan bahwa sosialisasi politik KPU Kota Bandung berpengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman dan partisipasi pemilih pemula, namun perlu penguatan strategi berbasis media digital dan kolaborasi institusional agar jangkauan program lebih merata. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan efektivitas variasi metode sosialisasi terhadap perilaku politik pemilih pemula pada konteks pemilihan serentak 2024 serta rekomendasi pengembangan model sosialisasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Sosialisasi Politik, KPU Kota Bandung, Pemilih Pemula, Partisipasi Politik, Pemilu 2024
Copyright (c) 2025 Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA LAPAKKAMI DI KANTOR KECAMATAN CIMAHI TENGAHKOTA CIMAHI
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan meliputi Urusan Wajib yaitu urusan yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan urusan lainnya. Serta Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah seperti pertanian, pariwisata, perkebunan, kehutanan dan urusan lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode eksplanasi (Explanatory Research), yang dimana data informasi dapat dikumpulkan dari populasi, yang hasil datanya dikumpulkan dan dianalisis untuk dapat mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dengan mencari pengaruh variabel-variabel yang akan diteliti yaitu variabel koordinasi dan variabel efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada LAPAKAMI di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Berdasarkan hasil perhitungan Regresi Linier Sederhana, didapatkan hasil sebesar 0,4196, yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara Kepemimpinan dengan Kualitas Pelayanan yaitu setiap kenaikan satusatuan nilai pada variabel Kepemimpinan (X) maka, variabel Kualiats Pelayanan (Y) akan naik sebesar 0, 4196. Berdasarkan Analisis Koefisien Determinasi, didapatkan hasil sebesar 41,96%. Nilai tersebut menunjukan besarnya kontribusi Kepemiminan terhadap Kualitas Pelayanan, sedangkan sisanya 58,04% merupakan faktor lain diluar penelitian ini. Hasil analisis deskriptif mengenai Kepemimpinan Kecamatan Cimahi tengah secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dibutikan dengan oleh tanggapan responden terhadap variabel Kepemimpinan menunjukan skor rata-rata adalah sebesar 3,77. Hasil analisis deskriptif mengenai Kualitas Pelayanan Kecamatan Cimahi tengah secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dibutikan dengan oleh tanggapan responden terhadap variabel Kualitas Pelayanan menunjukan skor rata- rata adalah sebesar 4,07. Besar pengaruh Kepemimpinan terhadap Kualitas Pelayana adalah sebesar 41,96%, sedangkan sisanya sebesar 58,04% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Kualitas Pelayanan yang tidak diteliti
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA SUKABUMI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketertiban umum di Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Fokus penelitian diarahkan pada empat variabel utama dari teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, baik kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja maupun masyarakat sebagai pengguna layanan, baik yang telah maupun belum menggunakan layanan pelaporan ketertiban berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketertiban umum di Kota Sukabumi masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi komunikasi, meskipun informasi terkait kebijakan telah disampaikan, belum semua masyarakat menerima atau memahami secara menyeluruh, terutama kelompok yang belum terjangkau literasi digital. Aspek sumber daya juga masih menjadi kendala, terutama dalam hal keterbatasan jumlah personel dan perangkat teknologi yang belum merata. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen dari petugas, namun masih dibutuhkan peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis. Sementara itu, struktur birokrasi dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dan masih terdapat prosedur yang belum efisien dalam pelayanan digital. Adapun faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini antara lain adalah adanya dukungan regulasi, kemauan politik dari pemerintah daerah, dan partisipasi sebagian masyarakat. Sementara faktor penghambat mencakup kurangnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap layanan digital. Berdasarkan temuan tersebut, strategi optimalisasi yang disarankan meliputi: penguatan sosialisasi dan edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan kapasitas SDM, penyederhanaan birokrasi, dan monitoring serta evaluasi berkelanjutan.
Edrward III; Implementasi Kebijakan; Ketentraman dan Ketertiban Umum; Satuan Polisi Pamong Praja
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PROGRAMPEMBERDAYAAN RUKUN WARGA (P2RW) DI KOTA SIUKABUMI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Program Pemberdayaan Rukun Warga di Kota Sukabumi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengurus Rukun Warga, pendamping program, pejabat struktural di pemerintah daerah, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga bervariasi antar wilayah, dengan faktor utama yang mempengaruhi partisipasi meliputi pemahaman masyarakat terhadap program, kapasitas sumber daya manusia di tingkat Rukun Warga, komunikasi dan sosialisasi program, serta motivasi dan kesadaran kolektif masyarakat. Partisipasi yang tinggi berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, peningkatan kemandirian masyarakat, dan pemeliharaan budaya gotong royong. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa keberhasilan Program Pemberdayaan Rukun Warga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan kelembagaan, sehingga strategi pemberdayaan harus mempertimbangkan faktor- faktor sosial, kelembagaan, dan kapasitas lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis partisipasi masyarakat sebagai indikator keberhasilan program pemberdayaan berbasis komunitas dengan konteks empiris Kota Sukabumi.
Partisipasi Masyarakat; Pemberdayaan; Rukun Warga; Program Pembangunan; Kota Sukabumi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN(STUDI KASUS DI KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang ditandai dengan lambatnya proses pelayanan, kurangnya informasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya fasilitas pendukung pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari aparatur pemerintah di Kecamatan Ujungberung dan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Komunikasi belum efektif karena informasi tidak tersampaikan dengan baik dan konsisten kepada masyarakat. Sumber daya manusia masih terbatas dari segi jumlah dan kompetensi. Disposisi pelaksana belum menunjukkan sikap yang sepenuhnya mendukung kebijakan pelayanan, serta struktur birokrasi belum ditunjang dengan SOP yang memadai dan jelas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas komunikasi layanan, penguatan kapasitas SDM, insentif yang mendorong motivasi pelaksana, dan penyempurnaan struktur birokrasi melalui perbaikan SOP serta tata kelola pelayanan yang lebih transparan dan partisipatif. Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
Implementasi Kebijakan; Administrasi Kependudukan; Pelayanan Publik; Kecamatan Ujungberung; George C. Edward III
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI PUSKESMAS KARANGSAMBUNG, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI
Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan signifikan di Kabupaten Bekasi, dengan Puskesmas Karangsambung berperan penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan TBC sesuai Peraturan Bupati Bekasi No. 48 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, mengevaluasi upaya kemandirian masyarakat, serta mengkaji penguatan manajemen program. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman serta kerangka implementasi Van Meter dan Van Horn (standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, kondisi lingkungan, disposisi pelaksana). Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum optimal; meskipun standar kebijakan jelas dan disposisi pelaksana positif, implementasi terhambat oleh keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, logistik OAT), stigma sosial, rendahnya kepatuhan pasien, serta kesenjangan komunikasi, yang juga menghambat upaya kemandirian masyarakat dan penguatan manajemen. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi memerlukan perbaikan terintegrasi pada penguatan sumber daya, strategi anti-stigma, dukungan kepatuhan pasien, serta efektivitas komunikasi dan koordinasi
Implementasi Kebijakan; Tuberkulosis; Puskesmas; Penanggulangan TBC; Van Meter dan Van Horn.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK BERBASIS LARVA MAGGOT DI KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Larva Maggot Di Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Menjadi Tantangan Besar Bagi Pemerintah Kota Bandung. Keberadaan Darurat Volume Sampah Yang Semakin Tinggi Di Kota Bandung Menyebabkan Dicari Solusi Atau Alternatif Lain Untuk Menanggulangi Penumpukan Sampah Masyarakat Yang Tidak Bisa Diangkut Ke Tempat Pembungan Akhir Sampah Di Sarimukti. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Implementasi Kebijakan Pengolhan Sampah Organik Berbasis Larva Maggot Di Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Pendekatan Kualitatif Dengan Teknik Pengumpulan Data Melalui Wawancara Mendalam, Observasi, Dan Analisis Dokumen. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Faktor Utama Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Ini Meliputi Komunikasi antar aktor kebijakan, ketersediaan Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan mencakup kurangnya sosialisasi yang efektif, belum adanya stardard operation Prosedure (SOP) yang disepakati bersama dan komitmen bersama untuk penanggulangan darurat sampah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun anggaran. Serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan solusi yang komprehensif sehingga kebijakan pengelolaan sampah berbasis larva maggot dapat lebih efektif dalam penanggulangan darurat sampah di Kota Bandung.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG (STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG)
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang implementasikan kebijakan untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Karawang berdasarkan tiga variable, yakni I. perilaku Organisasi dan antar organisasi, 2. Perilaku birokrasi pada tingkat bawah, serta 3. Perilaku kelompok sasaran . penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriftif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang khususnya di Dinas Kesehatan dengan melibatkan 14 informan yang terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, petugas Kesehatan, Tokoh adat dan masyarakat setempat. Observasi, wawancra Dan dokumentasi digunakan sebagai Teknik pengumpulan data dan menarik kesimpulan. Dari penelitian ini Menunjukan hasil bahwa dalam menangulangi stunting di Kabupaten Karawang, pemerintah daerah telah mengimplementasikan seluruh kebijakan penanggulangan stunting di kabupaten karawang. Pemerintah daerah Hal tersebut dibuktikan dengan angka prevalensi stunting 27,1% di tahun 2024 Proses implementasi Di Kabupaten Karawang penurunan stunting di pengaruhi oleh beebrapa factor yaitu adanya komitmen, koordinasi dan kontribusi organisasi, profesionalisme apparat, control organisasi serta respon dari masyarakat. Komitmen dari pemangku kebijakan dan Organisasi perangkat Daerah dibuktikan dengan menurunnya prevelensi stunting di Kabupaten Karawang meskipun dalam prosesnya masih terdapat kendala salah satunya kurangnya dukungan alokasi anggaran. Disisi lain koordinasi yang dilakukan antara pemangku kebijakan dan OPD terkait meskipun sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam hal ketersediaan system manajemen data terintegrasi serta kurang konsistensinya sejumlah stakeholder dalam proses koordinasi. Untuk kontribusi organisasi, setiap unsur sudah paham akan peran dan tanggungjawabnya dlam pelaksanaan program dan kegiatan meskipun tidak sedikit juga dri implementor yang berasal dri masyarakat masih harus mendapatkan bimbingan dan pelatihn secara terus menerus agar senantiasa mengacu pad prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Disamping itu alokasi anggaran yang maksimal diperlukan untuk menunjang profesioanalisme apparat sehingga kegiatan yang dijalankan cepat dn tepat sasasran. Yang terakhir, secara umum respon positif negative, dan respon negative meskipun meskipun tidak terlalu signifikan sehingga tetap meemerlukan upaya persuasive dengan melakukan sosialisasi kebijakan meskipun disisi lain respon negative dari setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidk dapat dipisahkan walaupun dengan skala yang cukup kecil sehingga diperlukan adanya Tindakan persuasive dalam mensosialisasikan kebijakan dengan menyasar kelompok -kelompok yang benar-benar mempunya reaksi negative
stunting di dinas kesehatan kabupaten karawang
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN CILAMAYA WETAN) KABUPATEN KARAWANG
Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kabupaten Karawang, khususnya Kecamatan Cilamaya Wetan, menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah akibat keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan upaya penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang berasal dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cilamaya Wetan telah melibatkan berbagai aktor, namun belum berjalan secara optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta dominasi peran pemerintah daerah. Meskipun demikian, kolaborasi yang terbangun memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran lingkungan, penguatan peran masyarakat, dan peluang pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan collaborative governance melalui peningkatan partisipasi masyarakat, kejelasan peran aktor, serta dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terkait aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, disposisi aparatur, serta struktur birokrasi yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Karawang Timur telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek komunikasi kebijakan yang belum optimal, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta perlunya peningkatan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KARAWANG
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Permasalahan di Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan e goverment adalah adanya kesenjangan digital, dimana masyarakat tidak semua paham terhadap penggunaan aplikasi, tidak semua masyarakat memiliki akses internet karena keterbatasa dana dan lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau oleh jaringan, biaya yang tinggi dalam pemasangan internet, rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan digital, isu Bahasa dan literasi dalam penggunaan digital yang kurang dipahami oleh masyarakat , masalah privasi dan keamanan data menjadi kendala dalam penggunaan digital, masyarakat resistensi terhadap perubahan, kurangnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat, kurangnya kesetaraan dalam akses public, pelayanan yang belum optimal yang dilakukan oleh apparat pemberi layanan di kabupaten Karawang. Teori dalam penelitian ini, Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Lingkungan, Disposisi, Komunikasi,Struktur Organisasi. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitan deskriptif dengan pendekatan kulitatif. adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Implementasi kebijakan E-Government Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan di Kabupaten Karawang dapat dilihat dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Lingkungan, Disposisi, Komunikasi,Struktur Organisasi.
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN PAUD DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah efektifitas layanan rendah, yang menurut pengamatan peneliti diakibatkan oleh Motivasi dan Disiplin Kerja pegawai yang belum optimal. Atas dasar pemikiran dan pertimbangan, peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “ Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Pegawai Terhadap Efektivitas Pelayanan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey explanatory, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknis analisis yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif yang berfungsi untuk mengelompokkan data, menggarap, menyimpulkan, memaparkan serta menyajikan hasil olahan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pola hubungan sebab akibat antara nilai suatu variabel dengan variabel lainnya. Analisis dalam pengolahan data menggunakan analisis jalur (Path Analisys). Skor kecenderungan rata-rata untuk Motivasi (X1) sebesar 68,57%, Disiplin (X2) sebesar 66.74%, dan Efektifitas layanan (Y) sebesar 70.40% dari skor ideal sehingga variabel X1,X2, Y dikatagorikan Baik/kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas layanan dipengaruhi oleh variabel Motivasi dan Disiplin Kerja, baik secara parsial maupun simultan. Pertama, secara parsial Pengaruh langsung dari Motivasi terhadap Efektifitas Layanan adalah sebesar 56,40%, sedangkan pengaruh tak langsung Motivasi melalui Disiplin terhadap Efektifitas Layanan adalah sebesar 9,00%. Sehingga Total pengaruh Motivasi terhadap Efektifitas Layanan adalah sebesar 65,40%. Artinya dengan mempertimbangkan variabel Motivasi dalam model struktural akan meningkatkan Efektifitas Layanan sebesar 65,40%. Kedua, Pengaruh langsung dari Disiplin terhadap Efektifitas Layanan adalah sebesar 4,67%, sedangkan pengaruh tak langsung Disiplin melalui variabel Motivasi terhadap Efektifitas Layanan adalah sebesar 9%. Sehingga total pengaruh Disiplin terhadap Efektifitas Layanan adalah sebesar 13,67%. Artinya dengan mempertimbangkan Motivasi kerja dalam model struktural akan meningkatkan Efektifitas Layanan sebesar 13,67%. Ketiga, besarnya pengaruh total dari variabel Motivasi dan Disiplin terhadap Efektifitas Layanan ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R=0,791 atau sebesar 79,1%, sedangkan pengaruh luar atau kekeliruannya sebesar 21,9%. Dengan persentase koefisien determinasi yang lebih besar dari 70% maka model yang dibentuk termasuk dalam kategori Kuat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Motivasi dan Disiplin Kerja pegawai secara empirik telah memberikan pengaruh terhadap efektifitas layanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa efektifitas dipengaruhi oleh faktor lain yang secara akademik diakui keberadaannya.
EFEKTIVITAS APLIKASI PAJAK ONLINE KOTA SUKABUMI (PANTAS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SUKABUMI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Aplikasi Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. Dalam menganalisis permasalahan yang ditemukan, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Richard Matland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan efektivitas aplikasi pajka online di Kota Sukabumi. Hasil dari penelitian sementara ini ditemukan bahwa Efektivitas Aplikasi Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Sukabumi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini ditinjau dari 5 pendekatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan yaitu sasaran Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target,Tepat Lingkungan, Tepat Proses pelaksanaan Aplikasi Pajak Online (PANTTAS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Sukabumi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
PENGARUH KOORDINASI DAN KOMUNIKASI CAMAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh koordinasi dan komunikasi Camat terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, anggota sampel dipilih berdasarkan kapasitasnya memiliki kemampuan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Jumlah ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan berganda. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Terdapat pengaruh Koordinasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, Koordinasi Camat merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat; (2) Terdapat pengaruh Komunikasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, Komunikasi Camat merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat; (3) Terdapat pengaruh Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, dengan besarnya pengaruh 52,4% dan 47,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak turut untuk diteliti. Dengan demikian variabel Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI
Dalam pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Banagunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka di dalam pelaksanaanya mengalami berbagai hambatan. Untuk itu agar sistematis dalam penelitian ini difokuskan pada masalah Bagaimanakah Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan penggalian data secara langsung dari sumbernya dengan beberapa informan yang menurut peneliti orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang proses Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yaitu 11 orang. fokus penelitian kualitatif pada awalnya masalah yang akan diteliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah peneliti berada dalam lapangan. Adapun metode pengumpulan data melalui beberapa instrument yaitu observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah sepenuhnya dikelolah oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang belum optimal karena belum ditunjang oleh regulasi pelaksanaannya, Standar Operasional Prosedur, belum ada lembaga khusus pengelola PBBP2 serta minimnya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, peralatan maupun pengganggaran berpengaruh langsung terhadap efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Sukabumi sehingga pelaksanaan SOP perpajakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu sarana yang diberikan pada bagian terakhir penelitian adalah bagaimana memaksimalkan pengelolaan PBB-P2 di Kota Sukabumi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA SUKABUMI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan persampahan di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang terdiri dari empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang tinggi, namun belum diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan persampahan di Kota Sukabumi masih menghadapi berbagai kendala. Dalam aspek komunikasi, masih terjadi kesenjangan informasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana maupun masyarakat. Dari sisi sumber daya, masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurangnya tenaga kerja terampil menjadi hambatan utama. Disposisi atau sikap pelaksana dinilai cukup baik, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh insentif dan pelatihan yang memadai. Sedangkan dalam aspek struktur birokrasi, tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan tidak berjalan maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keempat dimensi dalam teori Edward III belum diimplementasikan secara optimal, sehingga berdampak pada efektivitas kebijakan pelayanan persampahan di Kota Sukabumi. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaksana, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur persampahan, memberikan pelatihan dan motivasi bagi pelaksana, serta melakukan reformasi birokrasi agar tercipta koordinasi yang lebih sinergis antarinstansi.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. SIPD sebagai sistem terpadu yang diamanatkan melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah secara elektronik, terintegrasi, serta berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumentasi terkait proses pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD. Analisis penelitian merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III, yang terdiri atas variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKPD Kota Sukabumi belum berjalan optimal. Secara umum, sistem telah digunakan dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran, namun efektivitasnya belum maksimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, belum memadainya fasilitas pendukung, serta gangguan jaringan dan server pusat yang sering terjadi sehingga memperlambat proses input data. Selain itu, belum tersedia regulasi daerah yang secara khusus mengatur penggunaan SIPD sehingga pelaksana lebih bergantung pada kebijakan pusat. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi operator, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta mendorong penyusunan SOP internal terkait penggunaan SIPD. Penelitian merekomendasikan perlunya dukungan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih efektif dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
PENGARUH KOMPETENSI PETUGAS DAN SARANA PRASARANA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS SUKARESMI KABUPATEN CIANJUR
Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan kebersihan di Kecamatan Cianjur yang belum optimal, terutama terkait efektivitas pengelolaan sampah dan peran kelembagaan dalam menjalankan tugas kebersihan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan pelayanan dan kapasitas organisasi, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun koordinasi antarunit pelaksana. Hal ini menimbulkan dampak terhadap kualitas layanan kebersihan yang dirasakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kebersihan di Kecamatan Cianjur, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi perbaikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Kecamatan, petugas lapangan, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kebersihan belum berjalan maksimal. Dari aspek komunikasi, koordinasi antar petugas masih belum konsisten; dari aspek sumber daya, jumlah tenaga kebersihan tidak sebanding dengan cakupan wilayah yang harus dilayani; sedangkan dari aspek struktur birokrasi, SOP pengelolaan sampah belum sepenuhnya diikuti. Faktor pendukung implementasi kebijakan antara lain dukungan masyarakat dan komitmen pemerintah kecamatan, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan fasilitas pendukung seperti armada pengangkut sampah, kurangnya ketegasan regulasi, dan minimnya pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas implementasi kebijakan kebersihan di Kecamatan Cianjur memerlukan penguatan koordinasi kelembagaan, penambahan sumber daya manusia, pembaruan sarana prasarana, serta penyusunan SOP yang lebih operasional. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar terwujud pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
PERAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ODGJ (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI KABUPATEN SUMEDANG
Permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di ruang publik menjadi perhatian serius dalam konteks ketertiban umum dan perlindungan sosial. Di Kabupaten Sumedang, penanganan ODGJ tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Collaborative Governance. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Collaborative Governance dalam penanganan ODGJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan pemangku kepentingan terkait, mengidentifikasi faktor-faktor hambatan dalam implementasinya, serta merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, yang terlibat dalam penanganan ODGJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance telah dijalankan melalui kerja sama antar lembaga dalam menangani ODGJ, seperti evakuasi, perawatan medis, dan rehabilitasi sosial. Namun, implementasi tersebut masih menemui hambatan, antara lain kurangnya pemahaman dan pelatihan petugas terkait kesehatan jiwa, koordinasi antar instansi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta stigma sosial terhadap ODGJ. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pelatihan berkelanjutan, pembentukan SOP yang terintegrasi, peningkatan komunikasi antar lembaga, serta edukasi publik guna mengurangi stigma. Penelitian ini menyarankan agar kebijakan kolaboratif terus diperkuat, pelibatan komunitas ditingkatkan, dan dukungan anggaran diperluas guna menunjang penanganan ODGJ yang lebih efektif dan manusiawi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN LUAS LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG
Implementasi kebijakan penetapan luas lahan pertanian merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya melindungi keberlanjutan produksi pangan di tengah meningkatnya alih fungsi lahan. Kecamatan Ujung Jaya sebagai salah satu sentra pertanian produktif menjadi wilayah prioritas dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penetapan luas lahan pertanian di Kecamatan Ujung Jaya melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang memfokuskan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal karena keterbatasan data dan sistem informasi lahan, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan meliputi komitmen pemerintah daerah dan dukungan aparat kecamatan serta kelompok tani. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem informasi pertanian, penguatan koordinasi lintas sektor, dan pemberian insentif bagi petani untuk mempertahankan fungsi lahan pertanian. Efektivitas kebijakan sangat menentukan keberlanjutan LP2B dan ketahanan pangan daerah.
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN SUMEDANG STUDI KASUS IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014
Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu publik yang kompleks dan multidimensional di Kabupaten Sumedang. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Sumedang, mengkaji implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah masih menghadapi kendala signifikan, terutama keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung seperti landasan hukum yang kuat, komitmen pemerintah daerah, serta kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan strategi komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi pembiayaan, dan penerapan model pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat serta prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumedang.
KEBIJAKAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG (Study Kasus Iklim Investasi Penanaman Modal Di DPMPTSP Kabupaten Sumedang)
Peningkatan investasi merupakan faktor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga peranan regulasi pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kabupaten Sumedang memiliki potensi geografis, ekonomi, dan infrastruktur yang kuat,namun realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi pemerintah daerah membentuk iklim investasi serta sejauh mana regulasi tersebut berperan dalam mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Sumedang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta kajian regulasi yang relevan, dan dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III serta teori regulasi Stigler dan teori investasi Keynes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi daerah terkait penanaman modal telah memberikan dasar hukum dan arah kebijakan yang cukup jelas, namun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh beberapa hambatan. Dari aspek komunikasi, informasi kebijakan telah tersampaikan tetapi belum sepenuhnya konsisten dan mudah dipahami oleh seluruh pelaku usaha. Dari aspek sumber daya, keterbatasan SDM, fasilitas pendukung, serta kesiapan infrastruktur kawasan investasi masih menjadi kendala utama. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik, namun belum didukung sepenuhnya oleh koordinasi lintas-OPD yang optimal. Struktur birokrasi telah ditetapkan melalui SOP dan regulasi daerah, tetapi tumpang tindih regulasi antar sektor serta sinkronisasi pusat–daerah masih menjadi hambatan dalam mempercepat proses perizinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa regulasi memiliki peran penting dalam membentuk iklim investasi, namun belum sepenuhnya mampu menghilangkan hambatan-hambatan teknis, administratif, dan koordinatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi pemerintah daerah telah mendukung kemudahan berusaha, efektivitas peningkatan investasi di Kabupaten Sumedang masih memerlukan penguatan koordinasi antar instansi, harmonisasi regulasi, percepatan digitalisasi perizinan, serta peningkatan kapasitas pelayanan DPMPTSP. Regulasi yang adaptif, konsisten, dan terintegrasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan investasi dan memperkuat daya saing daerah.
KOLABORASI GOVERNMENT PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan status gizi anak sekolah, menurunkan stunting, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional, sehingga memerlukan tata kelola kolaboratif lintas sektor yang efektif, termasuk pada tingkat kecamatan seperti Sumedang Utara yang menjadi wilayah strategis dalam rencana perluasan cakupan program. Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi pemerintah dalam pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Sumedang Utara, dengan fokus pada interaksi aktor, dinamika koordinasi, serta kapasitas tata kelola berdasarkan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) Emerson. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), serta dokumentasi. Informan terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, penyedia pangan (PKK/UMKM), kepala sekolah, serta tim pengawas program. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pelaksanaan MBG di Kecamatan Sumedang Utara berjalan, namun belum optimal. Pada aspek drivers, terdapat komitmen politik yang kuat dan kebutuhan kolaborasi karena kompleksitas masalah gizi. Namun, kapasitas sumber daya di tingkat kecamatan dan sekolah masih terbatas. Pada aspek dynamics, proses principled engagement berjalan baik melalui rapat koordinasi dan musyawarah lintas sektor, tetapi shared motivation antara aktor belum merata, terutama terkait pemahaman standar gizi dan keamanan pangan. Aspek capacity for joint action menunjukkan bahwa pembagian peran antar instansi sudah jelas, namun infrastruktur dapur gizi (SPPG), sarana distribusi, serta kompetensi penyedia makanan masih memerlukan penguatan. Selain itu, kendala seperti keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang tidak seragam, dan risiko keamanan pangan menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat, terstruktur, dan berkelanjutan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi MBG di Kecamatan Sumedang Utara sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi lintas sektor, efektivitas koordinasi, serta kapasitas teknis dan kelembagaan pemerintah daerah. Penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi penyedia pangan, percepatan pembangunan SPPG, serta mekanisme pengawasan terpadu lintas instansi menjadi rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam program MBG di Sumedang Utara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFESIENSI ANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMEDANG
Pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing daerah. Namun, proses pembangunan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja daerah, serta lemahnya koordinasi antarperangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan efisiensi anggaran dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sumedang, dengan fokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian meliputi Bappeda, BKAD, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta komite sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan diturunkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2025 telah mendorong pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja dan memprioritaskan belanja modal sektor pendidikan. Implementasi efisiensi anggaran berjalan cukup efektif berkat dukungan sistem digital seperti SIPD, SAKIP, dan SIJAGUR yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, masih terdapat kendala berupa ketidaksinkronan data antarinstansi, keterbatasan kompetensi SDM teknis, serta keterlambatan proses pengadaan yang berpengaruh terhadap percepatan pembangunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi anggaran memiliki kontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama ketika ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi yang kuat, serta pemanfaatan teknologi digital. Rekomendasi diberikan agar pemerintah daerah memperkuat integrasi sistem informasi pembangunan, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memperluas partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan pendidikan.
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN BUDAYA KERJA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA UPTD PUSKESMAS CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR
Produktivitas kerja pegawai merupakan faktor penting dalam peningkatan mutu layanan kesehatan di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan primer. Namun berbagai permasalahan seperti keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, ketidaksesuaian kompetensi, lingkungan kerja yang kurang mendukung, serta budaya kerja yang lemah masih menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan budaya kerja baik secara parsial maupun simultan terhadap produktivitas kerja pegawai UPTD Puskesmas Campaka Kabupaten Cianjur. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian berjumlah 49 pegawai yang ditentukan dengan teknik total sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan melalui uji regresi linier berganda yang mencakup uji parsial (t), uji simultan (F), dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai, yang berarti semakin baik kondisi fisik dan nonfisik lingkungan kerja, semakin meningkat produktivitas pegawai; (2) budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja, mencerminkan pentingnya disiplin, tanggung jawab, serta etos kerja dalam mendukung kinerja; dan (3) lingkungan kerja dan budaya kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai, dengan kontribusi efektif yang cukup kuat. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Campaka perlu difokuskan pada perbaikan lingkungan kerja serta penguatan budaya kerja organisasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM COMPUTER ASSISSTED TEST DALAM REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Latar belakang penelitian berangkat dari dinamika dan permasalahan seleksi CPNS yang masih terjadi meskipun pemerintah telah menerapkan sistem berbasis digital guna mewujudkan proses seleksi yang objektif, transparan, cepat, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Beberapa persoalan seperti indikasi pungutan liar oleh oknum, lemahnya sosialisasi prosedur, kendala teknis dalam pendaftaran daring termasuk penggunaan e-meterai, serta keterbatasan infrastrukturkhususnya ketiadaan server CAT mandiri di BKPSDM Kota Sukabumi menjadi faktor yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada pejabat dan pelaksana BKPSDM serta peserta CPNS, studi dokumentasi, dan triangulasi untuk menjamin validitas data. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang meliputi empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sistem CAT dalam rekrutmen CPNS di Kota Sukabumi telah berjalan, namun belum mencapai efektivitas optimum. Dari aspek komunikasi, sosialisasi mengenai alur pendaftaran dan mekanisme CAT masih dirasakan kurang merata sehingga menyulitkan sebagian pelamar. Dari aspek sumber daya, ditemukan keterbatasan SDM, sarana teknologi, serta infrastruktur pendukung termasuk ketiadaan server CAT lokal yang menyebabkan Kota Sukabumi harus bergantung pada fasilitas Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada aspek disposisi, pelaksana pada umumnya memiliki komitmen terhadap aturan, tetapi masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oknum untuk melakukan pungutan liar. Sementara itu, dalam aspek struktur birokrasi, alur kerja sudah mengikuti regulasi, namun prosedur yang panjang dan fragmentasi kewenangan menyebabkan proses belum sepenuhnya efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Sistem CAT telah memberikan peningkatan transparansi dan objektivitas, implementasinya di Kota Sukabumi masih menghadapi berbagai hambatan teknis, administratif, dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, perbaikan kualitas sosialisasi, peningkatan infrastruktur teknologi, serta penegakan integritas yang lebih ketat untuk memastikan proses rekrutmen CPNS berjalan profesional, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan
Implementasi Kebijakan; Computer Assisted Test (CAT); Rekrutmen CPNS; BKPSDM Kota Sukabumi; Transparansi; Kualitas Pelayanan Publik; Edward III; Sumber Daya; Birokrasi; KKN.
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sebagian aparatur belum menunjukkan performa kerja yang optimal, yang terlihat dari lemahnya pengendalian, rendahnya efektivitas komunikasi, serta ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan pada faktor internal organisasi, khususnya aspek kepemimpinan dan kompetensi aparatur yang diduga menjadi variabel signifikan dalam memengaruhi kinerja. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja aparatur baik secara parsial maupun simultan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier sederhana dan berganda, serta didukung oleh pengolahan data kuisioner menggunakan SPSS versi 25. Sampel penelitian sebanyak 65 aparatur ditentukan melalui metode sensus, sehingga seluruh populasi terwakili secara menyeluruh. Variabel kepemimpinan diukur melalui indikator kemampuan pengambilan keputusan, komunikasi, pengendalian dan motivasi, sedangkan kompetensi diukur berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Adapun kinerja aparatur dianalisis melalui indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, serta kemampuan bekerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur, yang tercermin dari nilai signifikansi 0,000 dan kontribusi determinasi (R²) sebesar 0,312. Hal ini berarti semakin baik pola kepemimpinan yang diterapkan, semakin tinggi pula kinerja yang dapat ditunjukkan oleh aparatur. Kompetensi juga terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 serta R² sebesar 0,560, menunjukkan bahwa kemampuan teknis dan non-teknis aparatur merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kinerja aparatur, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 dan R² sebesar 0,707. Temuan ini mengindikasikan bahwa 70,7% variasi kinerja aparatur dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kompetensi, sedangkan selebihnya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja aparatur tidak dapat dilepaskan dari upaya penguatan kompetensi serta penerapan kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas aparatur, pembenahan pola komunikasi, peningkatan kualitas supervisi, serta konsistensi dalam implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan perlu menjadi prioritas strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan, serta menemukan strategi efektif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Model implementasi kebijakan Edward III digunakan sebagai analisis dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi secara non tunai dan berbasis digital belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak serta wajib retribusi, keterbatasan kompetensi aparatur, serta kurang memadainya infrastruktur teknologi informasi. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi publik, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penambahan fasilitas teknologi, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dapat terlaksana lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAANPEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIKOTA SUKABUMI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Sukabumi. Dalam konteks pembangunan sosial, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sektor informal memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan dan ketidakaturan tata ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi kasus, melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan maksimal. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara Satpol PP yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur, sedangkan banyak PKL yang tidak memahami dan mengindahkan peraturan tersebut. Kelancaran rutinitas fungsi dalam implementasi kebijakan ini terhambat oleh kurangnya sosialisasi kepada PKL dan masyarakat, serta partisipasi dari instansi terkait yang belum optimal. Dampak yang diharapkan dari implementasi peraturan ini juga belum terlihat signifikan, dengan banyaknya PKL yang kembali berjualan di lokasi terlarang setelah penertiban dilakukan. Faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi tekanan sosial yang dialami oleh PKL, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan, serta faktor non-teknis seperti premanisme dan pungli. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penyediaan tempat relokasi yang strategis, pelatihan bagi PKL, kolaborasi antar instansi, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI WILAYAH KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG
Tujuan dari penelitian adalah mengetahui dan menganalisis: (1) implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang; (2) implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang; dan (3) upaya pemecahan masalah atas kendala-kendala pada implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu dengan menganalisis berbagai literatur serta hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Analisis data menggunakan analisi implementasi kebijakan Model Implementasi kebijakan George III Edward III, yang terdiri dari: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan IKD. Hasil penelitian diperoleh, yaitu: (1) implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang yang dilakukan menggunakan Model Implementasi George C. Edward III melalui faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memegang perananpenting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan IKD; (2) Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang dalam implementasinya dihadapkan pada adanya sejumlah kendala, seperti: ketidakjelasan informasi, masih adanya ketidapahaman terhadap kebijakan IKD, ketidaktepatan sasaran dan waktu, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan IKD ; dan (3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi yang lebih intens dari Disdukcapil Kabupaten Sumedang, kecamatan, dan desa kepada masyarakat, rekrutmentenaga yang ahli yang berkaitan dengan kebijakan IKD, dan komunikasi dan koordinasi yang lebihkonstruktif dengan instansi lain yang menggunakan data kependudukan, terkait kebijakan IKD