IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI

Abstract

Dalam pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Banagunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka di dalam pelaksanaanya mengalami berbagai hambatan. Untuk itu agar sistematis dalam penelitian ini difokuskan pada masalah Bagaimanakah Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan penggalian data secara langsung dari sumbernya dengan beberapa informan yang menurut peneliti orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang proses Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yaitu 11 orang. fokus penelitian kualitatif pada awalnya masalah yang akan diteliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah peneliti berada dalam lapangan. Adapun metode pengumpulan data melalui beberapa instrument yaitu observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah sepenuhnya dikelolah oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang belum optimal karena belum ditunjang oleh regulasi pelaksanaannya, Standar Operasional Prosedur, belum ada lembaga khusus pengelola PBBP2 serta minimnya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, peralatan maupun
pengganggaran berpengaruh langsung terhadap efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Sukabumi sehingga pelaksanaan SOP perpajakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu sarana yang diberikan pada bagian terakhir penelitian adalah bagaimana memaksimalkan pengelolaan PBB-P2 di Kota Sukabumi.