IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. SIPD sebagai sistem terpadu yang diamanatkan melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah secara elektronik, terintegrasi, serta berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumentasi terkait proses pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD. Analisis penelitian merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III, yang terdiri atas variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKPD Kota Sukabumi belum berjalan optimal. Secara umum, sistem telah digunakan dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran, namun efektivitasnya belum maksimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, belum memadainya fasilitas pendukung, serta gangguan jaringan dan server pusat yang sering terjadi sehingga memperlambat proses input data. Selain itu, belum tersedia regulasi daerah yang secara khusus mengatur penggunaan SIPD sehingga pelaksana lebih bergantung pada kebijakan pusat. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi operator, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta mendorong penyusunan SOP internal terkait penggunaan SIPD. Penelitian merekomendasikan perlunya dukungan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih efektif dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel