IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENANGGULANGAN BENCANA (FPRB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam manajemen bencana pada Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tarahan Bersatu di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Kerangka kebijakan yang menjadi acuan dalam upaya ini adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014, yang memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah, lokal, maupun non pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program manajemen bencana. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen, dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik Edward III untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung utama, hambatan, dan strategi optimalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PUG didukung oleh komitmen pelaksana program, kolaborasi lintas sektor, peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan kebencanaan, serta penguatan kelembagaan melalui pembentukan divisi khusus dan pelatihan yang responsif gender. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti belum adanya tim khusus gender di tubuh FPRB, keterbatasan tenaga ahli gender, alokasi anggaran yang masih minim, serta belum tersedianya mekanisme umpan balik yang terstruktur. Sebagai respons, FPRB telah menginisiasi sejumlah langkah optimalisasi, antara lain pembentukan focal point PUG, penguatan advokasi dan kebijakan internal, peningkatan komunikasi dua arah, penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis umpan balik, pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia, pelibatan tenaga ahli gender, serta pengembangan anggaran desa yang responsif gender. Selain itu, penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dan peningkatan koordinasi antar-divisi juga ditekankan untuk memastikan implementasi PUG berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Studi ini memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi gender dalam upaya pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas.