IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA SUKABUMI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan persampahan di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang terdiri dari empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang tinggi, namun belum diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan persampahan di Kota Sukabumi masih menghadapi berbagai kendala. Dalam aspek komunikasi, masih terjadi kesenjangan informasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana maupun masyarakat. Dari sisi sumber daya, masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurangnya tenaga kerja terampil menjadi hambatan utama. Disposisi atau sikap pelaksana dinilai cukup baik, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh insentif dan pelatihan yang memadai. Sedangkan dalam aspek struktur birokrasi, tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan tidak berjalan maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keempat dimensi dalam teori Edward III belum diimplementasikan secara optimal, sehingga berdampak pada efektivitas kebijakan pelayanan persampahan di Kota Sukabumi. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaksana, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur persampahan, memberikan pelatihan dan motivasi bagi pelaksana, serta melakukan reformasi birokrasi agar tercipta koordinasi yang lebih sinergis antarinstansi.