IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG (STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG)

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang implementasikan kebijakan untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Karawang berdasarkan tiga variable, yakni I. perilaku Organisasi dan antar organisasi, 2. Perilaku birokrasi pada tingkat bawah, serta 3. Perilaku kelompok sasaran . penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriftif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang khususnya di Dinas Kesehatan dengan melibatkan 14 informan yang terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, petugas Kesehatan, Tokoh adat dan masyarakat setempat. Observasi, wawancra Dan dokumentasi digunakan sebagai Teknik pengumpulan data dan menarik kesimpulan.

Dari penelitian ini Menunjukan hasil bahwa dalam menangulangi stunting di Kabupaten Karawang, pemerintah daerah telah mengimplementasikan seluruh kebijakan penanggulangan stunting di kabupaten karawang. Pemerintah daerah Hal tersebut dibuktikan dengan angka prevalensi stunting 27,1% di tahun 2024 Proses implementasi Di Kabupaten Karawang penurunan stunting di pengaruhi oleh beebrapa factor yaitu adanya komitmen, koordinasi dan kontribusi organisasi, profesionalisme apparat, control organisasi serta respon dari masyarakat. Komitmen dari pemangku kebijakan dan Organisasi perangkat Daerah dibuktikan dengan menurunnya prevelensi stunting di Kabupaten Karawang meskipun dalam prosesnya masih terdapat kendala salah satunya kurangnya dukungan alokasi anggaran.

Disisi lain koordinasi yang dilakukan antara pemangku kebijakan dan OPD terkait meskipun sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam hal ketersediaan system manajemen data terintegrasi serta kurang konsistensinya sejumlah stakeholder dalam proses koordinasi. Untuk kontribusi organisasi, setiap unsur sudah paham akan peran dan tanggungjawabnya dlam pelaksanaan program dan kegiatan meskipun tidak sedikit juga dri implementor yang berasal dri masyarakat masih harus mendapatkan bimbingan dan pelatihn secara terus menerus agar senantiasa mengacu pad prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Disamping itu alokasi anggaran yang maksimal diperlukan untuk menunjang profesioanalisme apparat sehingga kegiatan yang dijalankan cepat dn tepat sasasran. Yang terakhir, secara umum respon positif negative, dan respon negative meskipun meskipun tidak terlalu signifikan sehingga tetap meemerlukan upaya persuasive dengan melakukan sosialisasi kebijakan meskipun disisi lain respon negative dari setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidk dapat dipisahkan walaupun dengan skala yang cukup kecil sehingga diperlukan adanya Tindakan persuasive dalam mensosialisasikan kebijakan dengan menyasar kelompok -kelompok yang benar-benar mempunya reaksi negative