PENGARUH BUDAYA KERJA DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN REKOMENDASI PERIZINAN APOTEK MELALUI APLIKASI “SAMPURASUN” DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya kerja dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara terhadap efektivitas layanan rekomendasi perizinan apotek melalui aplikasi “Sampurasun” di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh pengguna layanan rekomendasi perizinan apotek dari bulan September hingga Desember 2024, dengan total sampel sebanyak 25 responden yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh.  Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana dan berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan budaya kerja serta kompetensi SDM terhadap efektivitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas layanan rekomendasi, dengan koefisien regresi sebesar 0,490 (t-hitung > ttabel, p < 0,05). Demikian pula, kompetensi SDM aparatur sipil negara juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas layanan, dengan koefisien regresi sebesar 0,949 (t-hitung > t
tabel, p < 0,05). Uji simultan menunjukkan bahwa budaya kerja dan kompetensi SDM secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas layanan, dengan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Kedua variabel tersebut menjelaskan 65,8% variasi efektivitas layanan, sedangkan 34,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. 
Temuan ini menegaskan pentingnya peran budaya kerja yang kondusif dan peningkatan kompetensi aparatur sebagai faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas layanan rekomendasi perizinan apotek melalui aplikasi digital. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur terus memprioritaskan upaya pengembangan kedua aspek tersebut untuk mendukung kelancaran dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi.