IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM DEMOKRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Abstract

Pelaksanaan konstitusi dipercayakan kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus, di mana antar-lembaga tersebut terjalin relasi sinergis berdasarkan prinsip “checks and balances. Kehadiran MK mencerminkan komitmen reformasi terhadap pembangunan hukum dan peradilan yang berlandaskan konstitusi.  Peran Krusial Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan dimana keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki signifikansi strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya sebagai garda penjaga konstitusionalitas dan penjamin suara rakyat. Melalui putusan-putusannya, MK memberikan solusi atas persoalan hukum yang dianggap inkonstitusional oleh masyarakat.  Namun, tantangan yang dihadapi oleh MK juga tidak sedikit. Isu independensi, tekanan politik, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi MK menjadi beberapa masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran dan fungsi MK dalam konteks ketatanegaraan Indonesia untuk memahami bagaimana lembaga ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data dan analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam hal konstitusi, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan terhadap permohonan pengujian norma. MK juga berperan dalam menjaga kesinambungan demokrasi. MK merupakan garda terdepan dalam menjaga konstitusi, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.