ANALISIS POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG CIPTA KERJA SEBUAH KAJIAN ATAS DOMINASI IDEOLOGI PEMBANGUNAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai strategi pemerintah menghadapi stagnasi ekonomi dan rendahnya daya saing investasi melalui metode omnibus law untuk menyederhanakan regulasi dan menarik investasi. Namun, proses yang cepat dan elitis ini menimbulkan kritik karena minim transparansi, partisipasi publik, serta mengorbankan perlindungan buruh dan lingkungan, sehingga mencerminkan benturan antara ideologi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dengan prinsip negara hukum demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat menegaskan bahwa politik hukum yang menomorsatukan efisiensi tanpa prosedur demokratis berpotensi melemahkan legitimasi hukum dan tatanan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan sosio-legal, statute approach, konseptual, historis, dan politik untuk menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja dalam kerangka politik hukum pembangunan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, UU Cipta Kerja, UU P3, putusan MK, risalah rapat DPR), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil riset, opini akademik), serta bahan hukum tersier (berita dan siaran pers). Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi sistematis untuk menafsirkan norma dalam sistem hukum nasional dan interpretasi teleologis untuk memahami tupuna serta konteks sosial-politik pembentukannya secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja didorong oleh dominasi politik hukum eksekutif yang kuat dengan dukungan koalisi mayoritas di parlemen dan aliansi strategis kelompok bisnis, menghasilkan proses legislasi yang elitis dan minim partisipasi publik. Legislasi ini merefleksikan pertarungan ideologis antara pembangunan dan prinsip negara hukum demokratis, terlihat dari penggunaan fast-track legislation dan omnibus law yang menekankan efisiensi prosedural namun mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak sosial serta lingkungan. Model politik hukum semacam ini menciptakan preseden buruk bagi legislasi ke depan, melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi, serta menggeser karakter produk hukum nasional menuju konservatisme ortodoks yang menjauh dari tujuan hukum responsif dan keadilan sosial.